^Back To Top

KotaJambiBangkit
Januari 2018
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, faktor kelengkapan, kemutakhiran, keakuratan dan validitas data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen data yang kemudian akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan analisa data dalam aplikasi SIPD.

Data SIPD terdiri dari 8 kelompok yang meliputi:
1. Umum;
2. Sosial budaya;
3. Sumber daya alam;
4. Infrastruktur;
5. Ekonomi;
6. Keuangan daerah;
7. Politik, hukum, dan keamanan; dan
8. Insidensial

 

Informasi dalam SIPD meliputi :
1. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
a. Karakteristik lokasi dan wilayah
b. Potensi Pengembangan Wilayah
c. Wilayah rawan bencana
d. Demografi

 

2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
b. Kesejahteraan sosial
c. Seni, budaya dan olah raga

 

3. PELAYANAN UMUM
a. Pelayanan dasar
b. Pelayanan penunjang

 

4. DAYA SAING DAERAH
a. Kemampuan ekonomi daerah
b. Fasilitas wilayah/Infrastruktur
c. Iklim berinvestasi
d. Sumberdaya manusia
5. TATA RUANG
a. Karakteristik fisik wilayah
b. Karakteristik sosial kependudukan
c. karakteristik ekonomi wilayah
d. Kemampuan keuangan pembangunan daerah

 

Pembagian Peran Dalam Pengelolaan SIPD
1. BAPPEDA :
• Mengkoordinir pembentukan tim
• Mengkoordinir rapat koordinasi
• Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data
• Berkoodinasi dengan tim SIPD pusat/provinsi
• Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SKPD

 

2. SKPD :
• Melakukan pengumpulan dan pengisian data sesuai kesepakatan di rapat koordinasi
• Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua Tim

 

Permasalahan :
1. Kurangnya komitmen dan pemahaman pengambil keputusan di daerah terhadap pengelolaan SIPD;
2. Sulitnya memperoleh data dari SKPD dan instansi vertikal dikarenakan data masih dianggap rahasia;
3. Sistem pendataan di SKPD yang belum optimal bahkan ada SKPD yang tidak mempunyai data yang memang sudah menjadi tusinya;
4. Masih lemahnya koordinasi Bappeda dengan SKPD dan instansi vertikal
5. Minimnya pendanaan untuk pengumpulan data;
6. Pengumpulan data yang masih dilakukan secara manual;
7. Perbedaan satuan dan format data serta definisi operasional elemen data yang menghambat proses penginputan;
8. Sarana dan prasarana penginputan data masih terbatas;
9. Proses pengumpulan dan verifikasi data yang membutuhkan waktu sehingga data real time sulit didapat;
10. Keterbatasan tenaga penginput data.

 

Berbagai permasalahan tersebut di atas menyebabkan daerah tidak dapat meng-input data secara lengkap sehingga menu informasi pembangunan dalam aplikasi SIPD tidak dapat menampilkan 249 analisa Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 secara utuh. Ketidakutuhan informasi ini menyebabkan daerah merasa bahwa SIPD belum dapat digunakan sebagai bahan rujukan pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan selama pengelolaan SIPD di tahun 2014, maka Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan melakukan penguatan kelembagaan SIPD dan pengembangan aplikasi SIPD yakni:
a. Melakukan integrasi dengan semua sistem informasi K/L yang memiliki elemen serupa dengan SIPD untuk memudahkan daerah dalam melakukan penginputan data.
b. Menyusun Over-all Work Program (OWP) yang memuat rencana kegiatan pusat dan daerah dalam kurun waktu 5 tahun.
c. Menelaah kembali capaian program dana dekonsentrasi SIPD TA 2014 sebagai dasar pertimbangan dalam pengadaan kembali program dana dekonsentrasi SIPD TA 2016
d. Melakukan pengembangan aplikasi SIPD sehingga memberikan feedback (umpan balik) bagi daerah yang akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

 

Oleh karena itu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga meminta agar pemerintah daerah membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat pada tahun 2015 dan menganggarkan kegiatan pengelolaan SIPD sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014.